Program Kemaslahatan – Raih Keberkahan Ramadan BPKH Berikan Bantuan Al Quran dan Kado Ramadan Senilai Rp 15 Miliar

Jakarta, 11 April 2023 – BPKH kembali hadir memberikan manfaat bagi umat melalui program
kemaslahatan bertepatan dengan Ramadan hari ke 20. BPKH bersama 11 mitra kemaslahatan
yaitu BAZNAS, Laznas PPPA Darul Quran, LAZISNU-Nu Care, LAZISMU, LAZUQ, Baitul Maal
Muamalat, DT Peduli, Rumah Zakat, Solo Peduli, Dompet Dhuafa dan Dewan Masjid Indonesia
memberikan bantuan yang terdiri dari:
1. 50.000 Mushaf Alquran
2. 17.000 kado ramadhan
3. 41.000 bingkisan ramadhan
4. 1.100 Alquran Braille
5. 1.000 Mushaf Alquran Imam
6. 1.000 Dudukan Mushaf Alquran Imam
Bantuan senilai Rp15.873.124.750 tersebut akan disebar ke pelosok provinsi di Indonesia yang
ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari jemaah masjid, majelis taklim, para
muslim dan mustahik di daerah minoritas, orang tua renta hingga anak-anak berkebutuhan
khusus.
Bantuan secara simbolis diberikan Kepala BPKH Fadlul Imansyah kepada mitra kemaslahatan
untuk diteruskan kepada penerima manfaat disaksikan oleh Wakil Menteri Agama Zainut
Tauhid Sa’adi, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Dirjen PHU Hilman Latief dan Perwakilan
mitra kemaslahatan Rizaludin Kurniawan dari Baznas. Kepala BPKH Fadlul Imansyah
menyatakan kegiatan ini merupakan ikhtiar BPKH berkolaborasi dengan mitra kemaslahatan
dalam memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat secara umum dan umat muslim
secara khusus. “Di bulan yang penuh berkah dan bertepatan dengan malam laitul qadar adalah
momen yang tepat berbagi dengan sesama muslim agar keberkahan Ramadan bisa diraih
serta mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah SWT,” ujar Fadlul.
Kegiatan kemaslahatan ini menggunakan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat, dimana pokoknya
tetap dan akan terus bertambah. Sehingga tidak ada dana setoran awal yang digunakan untuk
kegiatan Kemaslahatan.
Sementara Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengungkapkan kehadiran BPKH telah
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program kemaslahatannya. Komisi VIII DPR
berharap BPKH dapat meningkatkan nilai manfaat dan mengelola dana haji dengan sebaikbaiknya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam pidatonya yang
dibacakan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengapresiasi kegiatan kemasalahatan
yang diselenggarakan BPKH karena telah memberikan maslahat bagi kemajuan bangsa. Ia
juga meminta nilai manfaat Dana Abadi Umat dikelola dengan sebaik-baiknya, amanah dan
transparan.
BPKH sendiri terus berkomitmen dalam menyalurkan nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU)
melalui bidang kemaslahatan sebagaimana diatur PP No 5 tahun 2018 Tentang pelaksanaan
Undang-Undang No 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji, PBPKH No 7 tahun
2018 dan PBPKH No 2 tahun 2019 Tentang Prioritas Kegiatan Kemaslahatan salah satunya
dalam bidang Sosial dan Keagamaan.
Terdapat 6 plus 1 asnaf atau ruang lingkup kegiatan Kemaslahatan yaitu Pelayanan Ibadah
Haji, Pendidikan dan Dakwah, Kesehatan, Sosial Keagamaan, Pemberdayaan Ekonomi
Ummat, dan Sarana-prasarana Ibadah serta Tanggap bencana.

Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia
BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. BPKH merupakan badan
hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Republik Indonesia. BPKH Dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Haji dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2017
mengenai BPKH
BPKH melakukan pengelolaan keuangan haji dengan berasaskan pada prinsip syariah, prinsip
kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan Haji
bertujuan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi
penggunaan biaya perjalanan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam