Penjajakan Investasi BPKH dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
JAKARTA (30/1)- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tengah melakukan pembicaraan terkait dengan rencana sinergi dengan BPRS.
Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi, Beny Witjaksono menyampaikan fokus penjajakan ini menindaklanjuti inisiatif kerja sama seiring pertumbuhan kinerja keuangan dan potensi bisnis industri perbankan Syariah, termasuk BPRS dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Beny berharap pertemuan kedua ini akan memantapkan langkah BPKH menjalin kerjasama untuk mendapatkan nilai manfaat yang optimal dengan risiko yang terukur.
Pihak BPRS yang diwakili oleh Cahyo Kartiko, Ketua Kompartemen BPRS ASBISINDO, merespon positif dengan memberikan beberapa usulan alternatif pola investasi, antara lain: Pembiayaan Deposito, Pembiayaan Executing maupun Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah kepada BPRS melalui Bank Umum Syariah / Unit Usaha Syariah (UUS).
Sesuai dengan amanat pasal 24 Undang-Undang No 34 th 2014 tentang Pengelolaan Keuangan haji, BPKH berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip Syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan haji.
BPKH tengah menggenjot Investasi Langsung dan/atau Lainnya hingga mencapai target 70% dari dana kelolaan BPKH yang saat ini mencapai Rp.125 Triliun. Sebelumnya BPKH sudah menjalin kerjasama senilai 1 Triliun untuk Pembiayaan Yang Diterima (PYD) dari BPKH kepada Bank NTB Syariah. Diskusi ini diharapkan melahirkan pola dan skema investasi baru, selain PYD mewujudkan metamorphosis BPKH menjadi sophisticated Investor Syariah di negeri ini.
Cahyo menambahkan bahwa potensi BPRS telah mengakar dan mengikat erat bagi denyut ekonomi masyarakat dengan keberadaan 165 BPRS, 60.219 tenaga kerja, 2.273 jaringan kantor di seluruh wilayah NKRI.
