BPKH Tanda Tangani Kerjasama Pemberantasan Korupsi dengan KPK

Jakarta, 21 Desember 2020 – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengikuti acara penandatangan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KLOP/BUMN/BUMD mengenai penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor), Senin (21/12) di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Sosaial ad interm, Menteri PUPR, Menteri PAN-RB, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UMKM, Wakil Menteri LHK, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pimpinan KPK, Ketua LPSK, Gubernur Jambi dan Gubernur Lampung. Dari BPKH hadir anggota badan pelaksana bidang keungan dan manajemen risiko Acep Riana Jayaprawira dan Deputi Hukum dan Pengembangan Hary Alexander.

Dalam kesempatan tersebut penandantanganan dari BPKH dilakukan oleh Hary Alexander selaku Deputi Hukum dan Pengembangan dan di saksikan oleh anggota badan pelaksana Acep Riana Jayaprawira.

Kerjasama antar lembaga pemerintah tersebut bertujuan untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan internal dan eksternal terintegrasi secara professional, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dilingkungan mitra KPK sesuai ketentuan Undang-undang.

Usai penandatangan kerjasama, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan bahwa setiap orang punya andil dalam penaganan korupsi, “WBS (Whistleblowing System) yang dibangun oleh masing-masing instansi dapat menjadi wadah bagi setiap orang untuk bisa melaporkan setiap dugaan korupsi” Firli juga menekankan mengenai perlindungan dan kerahasiaan terhadap pelapor “jika pelapor dihukum, maka tidak kan ada yang berani melaporkan tindak pidana korupsi maka dari itu, pelapor harus kita lindungi” tambahnya.

Penandatanganan tersebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan sistem yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. (Humas)